Ribuan Massa Aksi Menyerang Kantor KPU NTB, Buntut Tidak Terima Hasil Pilkada

Mataram NTB - Tidak puas dengan hasil perhitungan suara pada Pemilukada Gubernur dan wakil gubernur NTB, ribuan massa yang berasal dari salah satu Paslon mendatangi KPU Provinsi NTB menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan tersebut.

Massa yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat dari beberapa Kabupaten di NTB memaksa KPU NTB untuk membatalkan hasil Pemilu dan menunda sidang Pleno yang rencana dilakukan oleh KPU tersebut.

Baca juga: Bhabinkamtibmas Tanjung Karang Dampingi Sat Pol PP Tertibkan PKL

Massa awalnya hanya terdiri dari beberapa kelompok dan jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga dengan mudah dibubarkan oleh Petugas Pengamanan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Mataram yang telah dipersiapkan Polresta Mataram selaku penanggungjawab keamanan Pilkada 2024 di Kota Mataram. 

Namun selang beberapa lama Massa kembali datang dengan jumlah yang cukup besar dan berasal dari beberapa Kabupaten yang ada di NTB. Ribuan Massa langsung menyerang Kantor KPU NTB dan bahkan tanpa memikirkan akibat Massa berusaha mendobrak pertahanan para personil pengamanan yang telah bersiap dikantor tersebut.

Baca juga: Simulasi Pengaman MotoGP di Pelabuhan Gili Mas Lembar, Terapkan Pengamanan Standar Internasional

Karena massa semakin bertindak anarkis dan situasi semakin tak terkendali, maka dengan perintah tegas Kapolresta Mataram memerintahkan personil pengamanan untuk membubarkan secara paksa.

Dengan sarana dan prasarana seperti Mobil pengeras suara bising serta penyemprot air yang dimiliki Polri di turunkan guna menghalau massa aksi untuk segera membubarkan diri, bahkan Unit K9 dengan anjing pelacaknya juga diturunkan untuk membubarkan paksa massa aksi yang ingin menyerang Kantor KPU NTB tersebut. 

Baca juga: Sat Lantas Polres Lombok Tengah Gelar Simulasi Penanganan Laka Lantas Jelang MotoGP

Setelah pihak pengamanan melakukan berbagai cara penggalangan agar segera membubarkan diri, massa justru semakin bringas menyerang dan melawan petugas hingga akhirnya Dekresi pun dilakukan oleh petugas Pengamanan dengan mengambil tindakan tegas terukur untuk melumpuhkan salah seorang massa yang bringas dan provokator. 

Begitu pula dengan petugas Pengamanan yang menggunakan baju preman menyelusup masuk ke tengah kerumunan massa dan membawa paksa para provokator dalam aksi tersebut hingga akhirnya massa aksi membubarkan diri meninggalkan gedung Kantor KPU NTB.

Baca juga: Div Humas Polri Gelar FGD Cegah Radikalisme dan Terorime di Polresta Mataram.

Usai Massa menyerang Kantor KPU, Atas persetujuan Walikota Mataram, Kapolresta Mataram memerintahkan untuk melaksanakan Patroli gabungan skala besar dengan melibatkan seluruh unsur yang ada (Polri, TNI dan Pemerintah) dalam rangka menciptakan Harkamtibmas di wilayah Kota Mataram.

Peristiwa Penyerangan kantor KPU NTB dari Ribuan massa pendukung salah satu Paslon tersebut salah satu adegan yang diperagakan oleh Personil Pengamanan dalam Simulasi Sispamkota Mataram yang dilaksanakan di Jalan raya Depan Kantor Gubernur NTB, Sabtu 20 Juli 2024.

Baca juga: Sat. Binmas Polres Sumbawa Kembali Beri Himbauan Keliling di Pasar Brang Bara

Simulasi Sispamkota Mataram tersebut dilakukan untuk menentukan kesiapan para personil dalam melaksanakan pengamanan dalam rangka Pilkada serentak 2024 akan datang.

“Sispamkota ini merupakan Sistem Pengamanan untuk menjaga kondusifitas Kota Mataram dalam rangka Pilkada 2024 mendatang. Dan Simulasi Sispamkota Mataram ini untuk menguji atau mempersiapkan kemampuan dan keterampilan pelaksanaan pengamanan Pilkada nantinya. Ini dipersiapkan bilamana situasi Kontijensi atau Konflik sosial terjadi saat Pilkada 2024 mendatang, ”Ungkap Kapolresta Mataram Kombes Pol. Dr. Ariefaldi Warganegara SH., SIK., MM., CPHR., CBA., usai kegiatan Simulasi Sispamkota Mataram berlangsung.

Kapolresta Mataram berharap pada Pilkada nanti peristiwa seperti adegan diatas tidak terjadi sehingga situasi kota Mataram tetap kondusif, akan tetapi bila hal itu terjadi maka simulasi yang baru saja di peragakan akan dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta sebagai upaya menciptakan Harkamtibmas. (Adb)